Hantu Radikalisme

Hantu Radikalisme

"Peluk aku jika kamu merasa aman dengan keberadaanku" adalah poster yang dibentangkan oleh mereka, yang mengatasnamakan "Kelompok Perempuan Bercadar" ketika aksi menanggapi wacana Menteri Agama Fachrul Razi.

Meski masih dalam wacana, pelarangan penggunaan cadar atau niqab di kalangan aparatur sipil negara (ASN) menuai kontroversi. Banyak yang berpendapat bahwa pelarangan ini akan mencakup skala nasional, ada ketakutan pelarangan ini meluas: berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak sedikit pula yang menyambut baik dan menganggap sebagai angin lalu.

Alasan pelarangan ini pun beragam, seperti yang pernah dikatakan Fachrul, yakni menyangkut keamanan pada saat jam kerja, serta menangkal paham radikalisme. Pernyataan ini menandakan adanya suatu ketakutan yang berlebihan. Jika membaca nuansa politik secara kritis, radikalisme mengancam eksistensi suatu badan atau lembaga. Ketakutan ini mendapatkan alasan pembenar: mengancam ideologi Pancasila.

Beberapa negara yang melarang penggunaan cadar memiliki berbagai pertimbangan. Mulai dari keamanan, membatasi ideologi radikal, merawat tradisi, hingga mengedepankan asas kehidupan bersama. Bahkan jika ada warga negaranya yang nekat memakai cadar, mereka dikenakan denda atau dipenjarakan. Faktanya, pelarangan cadar sudah diberlakukan di banyak negara. Bahkan negara yang mayoritas penduduknya muslim pun ada yang memberlakukan pelarangan cadar.

Baru-baru ini, negara Tunisia melarang penggunaan cadar. Aturan ini diterapkan setelah terjadi dua serangan teror maut di ibu kota Tunis pada Juni 2019 lalu. Diketahui, pelakunya memakai cadar. Sejak saat itu, Tunisia menerbitkan aturan bahwa perempuan dilarang memakai cadar ketika memasuki lembaga publik atau kantor pemerintahan.

Kemudian, otoritas Maroko melarang pembuatan dan penjualan cadar sejak 2017 lantaran alasan keamanan. Sejumlah analis menilai, larangan cadar di Maroko dimaksudkan untuk membatasi persebaran ideologi radikal. Meski demikian, tidak ada legislasi resmi mengenai larangan penggunaan cadar bagi perempuan.

Tidak hanya kedua negara yang mayoritas penduduknya muslim melarang penggunaan cadar, Chad, Perancis, Belgia, Belanda, Denmark, Jerman, Austria. Bulgaria, Norwegia, Tajikistan, Sri Lanka, dan China juga melarang penduduknya menggunakan cadar.

Teror yang terjadi hampir sama seperti di Tunisia, di Indonesia timbul wacana pelarangan cadar disebabkan Wiranto (pada saat itu) Menko Polhukam diserang (penusukan) oleh pria dan perempuan—meski si perempuan tidak mengenakan cadar—saat melakukan lawatan di daerah Kabupaten Pandeglang. Media nasional berlomba-lomba mengabarkan penyerangan terhadap Wiranto adalah perbuatan teror oleh kelompok radikal. Diperkuat dengan pernyataan presiden bahwa tersangka menganut ideologi radikalisme. Dengan tetap melihat rentetan teror bom beberapa waktu lalu, saya menilai, rezim terlalu tergesa-gesa menyimpulkan kasus penusukan terhadap Wiranto adalah tindakan oleh kelompok radikal.

Isu radikalisme sama halnya dengan komunisme: sangat seksi dibicarakan di Indonesia. Tidak heran, keduanya merupakan isu favorit elit politik. Isu murahan ini sengaja "digoreng" sedemikian rupa untuk kepentingan politik. Pasalnya, masih banyak "pekerjaan rumah" yang belum diselesaikan oleh rezim pada periode pertama, seperti konflik agraria, kemiskinan, korupsi, Papua yang mengalami konflik tak berujung, BPJS yang mencekik, pelemahan KPK, dan permasalahan lainnya belum ditangani dengan tuntas. Keabaian rezim diperparah ketika membiarkan isu ini menggelincir bagai bola salju pada lapisan masyarakat. Ironis, rezim tidak memperhitungkan dampak negatif yang terjadi pada masyarakat.

Sebab saat ini sedang marak adanya budaya populer "hijrah". Meski di negara Arab sana budaya ini sudah mulai ditinggalkan, namun publik figur berbondong-bondong seperti "malaikat" menyebarkan tren ini. Hasilnya sungguh mencengangkan. Berapa banyak teman kita yang mengaku sudah "hijrah"? Tanyakan pada mereka, apa makna "hijrah" beserta alasannya? Tentu kita sudah mengerti bahwa "hijrah" bukanlah tren sesaat mengenai perubahan berpakaian saja. Sangat disayangkan, merekalah yang menjadi korban atas isu radikalisme.

Penggunaan cadar sendiri masih menjadi hal yang pro dan kontra. Di satu sisi, hal kontra terkait keamanan dan di sisi lain yang pro karena menyangkut hak perempuan dalam berbusana, serta bagian dari kelompok kebudayaan yang harus dilindungi. Saya kira, pelarangan tersebut merupakan ledakan bom waktu yang terkubur selama ini. Masyarakat kita masih primordialis yang menilai seseorang melalui pakaiannya saja. Ini sangat berbahaya. Manusia yang semestinya dinilai sebagai manusia, kenyataanya malah dihakimi sesuai pakaian. Mereka yang bercadar akan diteriaki "teroris!"

Tindakan teror memang salah, tetapi bahaya dari aksi teror bukan korban jiwa maupun korban luka. Hal terparah adalah modal sosial yang runtuh di tengah masyarakat. Masyarakat saling curiga sehingga dapat menimbulkan konflik. Persoalan yang terparah adalah stigmatisasi dan over generalisasi atau menyamaratakan bahwa seorang bercadar adalah berpaham radikalisme dan mereka teroris.

Seorang bercadar atau bahkan seorang setengah telanjang pun, apabila mereka baik bagi sesama manusia, mereka tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan tidak mengancam keamanan maka tidak ada persoalan yang serius. Di sini kita mesti menghidupkan nalar kritis untuk mematahkan teorema buruk yang terlanjur dikonsumsi. Yang seharusnya divonis adalah perilaku, bukanlah pakaian. Kita hapus kekeliruan berpikir selama ini, seseorang penganut radikalisme atau bukan, tidak dapat disimpulkan dari cadar, celana cingkrang, jenggot, dan atribut atau simbol lainnya. Pada dasarnya letak ideologi teramat misterius di masing-masing orang. Ideologi berada dalam pikiran dan hati tiap manusia. Sementara, siapa yang mengetahui isi pikiran dan hati sesama manusia? Tidak ada yang mengetahui secara pasti, kecuali dirinya dan Tuhan. Kalaupun ada yang mengaku bahwa dirinya seorang radikal, maka perlu diuji apakah argumen seorang tersebut membuktikan ideologi yang dianutnya.

Sayangnya, rezim tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang demikian. Ruang-ruang kritis diisi dengan ketakutan dan arogansi saja. Seolah rezim melegitimasi, bahkan menstigmatisasi mereka yang bercadar sebagai ancaman bagi keamanan bangsa dan negara. Sebaiknya perlu dikaji lebih dalam dan serius mengenai radikalisme. Yang terpenting dari itu, seluruh warga negara Indonesia tidak seharusnya merasa dikucilkan, didiskriminasikan, dan disingkirkan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Seumpama, Fachrul menetapkan pelarangan penggunaan cadar khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) saja, semestinya para ASN mematuhi sebagai aturan institusional, atau sebagai wujud bakti kepada negara. Sama halnya tentara dan polisi yang terlebih dahulu mematuhinya. Namun, seandainya pelarangan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, kita wajib bertanya tentang persoalan radikalisme yang belum selesai dan menagih argumen yang paling kuat kepada rezim atas pelarangan tersebut. Apa artinya agama dicampuradukkan dengan politik selama ini? Jangan-jangan, radikalisme adalah hantu yang sengaja dibangkitkan demi kepentingan politik semata.

Entah sampai kapan kedunguan ini berlangsung. Kita masih saja menuduh, mencurigai, memfitnah, dan menyingkirkan sesama kita. Kegaduhan ini sebaiknya dihentikan. Adanya badan yang mengatur ajaran agama (Kemenag) memang sebuah persoalan menurut beberapa orang. Maka tidak menjadi persoalan serius apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak menuai pertentangan pada masyarakat.

Institusi yang dibangun dari semangat menjaga nilai-nilai agama semestinya tidak memperkeruh nilai-nilai tersebut. Radikalisme sebenarnya bukan merujuk pada ajaran agama melainkan berdasarkan ideologi radikalisme yang tertanam dalam benak para pelaku. Kita perlu dialog di tengah masyarakat termasuk yang dijembatani para tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan. Tentunya dialog ini dimaksudkan untuk menghilangkan stigmatisasi dan mencegah over generalisasi. Dialog tersebut juga merupakan upaya merumuskan untuk melawan pelaku radikalisme (deradikalisasi) dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Kesucian agama mesti dikembalikan dengan dialog yang arif dan sehat demi kemaslahatan seluruh warga negara. Tidak adanya diskriminasi dan dikte pada suatu keyakinan.

  • Share:

Andika Satria

Mantan wartawan surat kabar yang sekarang memilih menjadi "ghost writer"

ARTIKEL TERKAIT

BERI KOMENTAR